Banyuwangi
Jelang Larangan Mudik, Kapolda didampingi Forkopimda Banyuwangi Pantau Penyebrangan Ketapang

Memontum Banyuwangi – Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, disambut oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifudin, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (09/04). Mereka langsung mengunjungi posko terpadu dan pemantauan arus lalu lintas sekitar Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang. Tak hanya itu, mereka juga memantau kondisi kapal yang bersandar di dermaga ponton.
“Kami di sini dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan kebijakan pemerintah dalam larangan mudik dan penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga :
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
Tak hanya melakukan pengecekan, kata Nico, pihaknya juga bakal melakukan pengecekan pos penyekatan arus mudik dan kegiatan vaksinasi.
“Kita lakukan langkah penyiapan langkah koordinasi saat pelaksana pelarangan mudik,” tambahnya.
Untuk langkah awal, kata Nico, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait kebijakan pemerintah untuk pelarangan mudik.
“Salah satunya adalah menekan angka penularan Covid-19. Minimal sama, tidak meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk menyatakan, siap bersinergi dengan kepolisian untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi terkait pelarangan mudik untuk mencegah penularan Covid-19.
“Koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan. Kami mohon masyarakat memahami anjuran bahwa keputusan pemerintah pusat terkait pelarangan mudik adalah untuk kepentingan dan keselamatan warga juga,” papar Ipuk. “Saat ini di banyak negara ada lonjakan Covid-19, kita semua di Indonesia harus menjaga jangan ada lonjakan baru. Salah satunya dengan pengendalian mobilitas menjelang Lebaran,” pungkas bupati perempuan tersebut. (kom/ed2)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















