Pemerintahan
Pemkot Surabaya Luncurkan Program Kalimasada, Empat Layanan Adminduk Dapat Diurus melalui Ketua RT
Memontum Surabaya – Pemkot Surabaya meluncurkan program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) dalam apel bersama yang berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (18/11/2021).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan dengan diluncurkannya program Kalimasada, maka beberapa layanan Adminduk kini dapat diurus warga melalui Ketua RT setempat. Sehingga, warga tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.
“Saya berharap di tingkat level yang paling dekat dengan masyarakat, yakni RT, itu semuanya data (Adminduk) nanti bisa diselesaikan tanpa harus bertemu dengan Dispendukcapil,” kata Eri.
Selain itu, Eri menyampaikan, bahwa esensi dari program Kalimasada tersebut, pihaknya ingin membangun pelayanan publik tak hanya dengan kekuatan pemerintah. “Kalau RT ini sudah menjadi pemimpin sejati, ketika ada yang mengurus apakah itu akta kematian, akta kelahiran, apapun yang susah, maka semua akan ada di RT. Cukup di RT saja berhenti, setelah itu pelayanan publik selesai kita sampaikan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.
Lebih lanjut Eri menginginkan ada kebersamaan, kekompakan serta keguyuban antar warga dalam satu rukun warga (RT). “Saya selalu sampaikan bahwa pemerintahan yang hebat itu ketika masyarakatnya menjadi bagian dari pembangunan, menjadi bagian dari pelayanan,” kata dia.
Eri juga meyakini, jika program Kalimasada berjalan dengan baik dan data kependudukan valid, maka ketika pemkot melakukan intervensi akan lebih tepat sasaran. Baik itu intervensi terkait masalah kemiskinan, maupun anak putus sekolah. “Karena itu semua dasarnya dari Adminduk-nya juga harus kuat, dan itu dimulai dari masyarakatnya sendiri. Ini yang saya ingin wujudkan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Baca juga :
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
- Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
- Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
- Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
- Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri
Untuk memasifkan program tersebut, Eri menyebut, di setiap kelurahan nantinya terdapat Cak dan Ning Adminduk. Mereka nanti yang bertugas terjun ke masyarakat untuk memberikan solusi dan penyelesaian kepada warga terkait masalah Adminduk.
“Nanti ada Cak dan Ning Adminduk yang bergerak di masing-masing kelurahan. Mereka akan terus bergerak ke bawah. Kalau ada (warga) yang tanya, mereka yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian sebuah masalah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menjelaskan ada empat jenis layanan Adminduk yang dapat diurus warga melalui Ketua RT. Yakni, akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar.
“Dari 30 lebih jenis layanan (Adminduk), empat Adminduk ini yang paling banyak diajukan. Nanti kalau sudah berjalan lancar, maka nanti akan kita tambahkan (jenis layanan lain) sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Agus.
Selain itu, Agus menyatakan, sebenarnya warga juga bisa secara mandiri mengurus Adminduk tersebut melalui aplikasi Klampid. “Meski ada orang yang mau urus langsung ke kelurahan ya tidak apa. Melalui Klampid mandiri juga tidak apa-apa. Tapi kan tidak semua orang itu punya kemampuan dan alat. Jadi ini ada peran RT yang jadi solusi alternatif selain Klampid,” jelasnya.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, sejak dilakukan uji coba sebulan yang lalu, bahwa program Kalimasada ini telah dimanfaatkan oleh ratusan Ketua RT di Surabaya. Dari empat jenis layanan Adminduk tersebut, kata dia, akta kelahiran tercatat paling banyak diurus warga melalui Ketua RT.
“Uji coba sudah 1 bulan lalu ke ratusan RT. Paling tinggi pelayanan yang diminta warga adalah akta kelahiran. Kedua, akta kematian, lalu pindah masuk kemudian pindah keluar,” terangnya. (ade/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas