Kota Batu
Cegah Sengketa Pemilu 2024, KPU Jatim Gelar Rakor Potensi Sengketa dalam Proses Pemilu bersama Seluruh Ketua KPU

Memontum Kota Batu – KPU Jawa Timur selenggarakan rapat koordinasi (Rakor) potensi adanya sengketa baik administrasi maupun prosesnya dalam tahap Pemilu 2024. Kegiatan yang dihadiri seluruh Ketua KPU di Jawa Timur, ini dilaksanakan di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Rabu (15/02/2023) sore.
Disampaikan Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, bahwa rapat koordinasi tersebut tujuannya untuk melakukan mitigasi dan antisipasi agar sengketa itu tidak terjadi. Salah satunya, dengan mengoptimalkan kerja-kerja dalam membuat keputusan dan putusan. Kemudian, tambahnya, memastikan 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, juga memahami secara utuh regulasi terkait bagaimana ketika ada proses pelanggaran. “Pelanggaran ini banyak, tidak hanya tahapan Pemilu. Tapi, ada juga dimungkinkan dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, supaya ada kesamaan pandang kita laksanakan Rakor hari ini,” terang Anam.
Baca juga :
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
Mengenai daerah yang menjadi indeks kerawanan dari Bawaslu dan menyebabkan sengketa, Anam menyebutkan, ada di daerah Tapal Kuda dan Madura. Oleh sebab itu, KPU Jawa Timur memprioritaskan daerah Bangkalan dan Sampang, yang menjadi titik fokus utama dalam pengawasan mencegah terjadinya sengketa Pemilu. “Selama ini fokus kita lebih banyak diarahkan ke Madura, terutama Sampang dan Bangkalan,” tegas Anam. (put/gie)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















