Lamongan
Gubernur Khofifah Salurkan Program Perlindungan Sosial untuk Ribuan Warga Lamongan Terdampak Kenaikan BBM
Memontum Lamongan – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, melakukan kunjungan kerja ke Lamongan untuk menyalurkan Program Perlindungan Sosial bagi ribuan warga yang terdampak kenaikan BBM, Selasa (19/09/2022) tadi. Bantuan yang diberikan, sebagai bentuk antisipasi inflasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM, yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
Untuk memastikan penyalurannya lancar dan tepat sasaran, Gubernur Jawa Timur didampingi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, turun langsung menyalurkan bantuan program perlindungan sosial kepada ribuan masyarakat Lamongan di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran.
Adapun berbagai bantuan yang diserahkan, yakni bantuan sosial untuk 1.706 nelayan, bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 110 anak, bantuan kepada sopir angkot dan ojek online berupa pembebasan pokok pajak 100 persen, serta bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 76 difabel di Lamongan. Meski pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov perbulannya sebesar Rp 300 ribu, namun karena ada dampak kenaikan BBM, ASPD berat kembali menerima bantuan sosial top up sebesar Rp 600 ribu.
“Kita menyerahkan bantuan sosial untuk 1.706 nelayan dalam bentuknya top up dari kartu yang dikeluarkan Kementerian KKP. Untuk nelayan, kita memang masih verifikasi ulang karena ada yang mendapat support dari Kementerian KKP. Yang belum dapat itulah, yang disisir oleh Pemprov. Selain itu, kita juga menyampaikan ada bantuan bebas pokok pajak 100 persen bagi angkot dan ojol. Untuk angkot dan ojol ini kemarin seluruh UPT Bapenda sudah memberikan layanan itu dan tadi saya mendapatkan update bahwa animo masyarakat untuk pembebasan pokok pajak 100 persen bagi ojol dan angkot itu besar sekali,” kata Gubernur Khofifah.
Baca juga :
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
- Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
- Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
- Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
- Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri
Selain berbagai bantuan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan token listrik kepada 3.200 sambungan listrik selama enam bulan, yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terutama yang terkena imbas kenaikan BBM. Dalam kunjungannya tersebut, Khofifah juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan kapasitas 7500 Watt dan Peresmian Aula Ponpes Tarbiyatul Tholabah Desa Kranji Paciran.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Yuhronur, juga menyerahkan zakat produktif kepada pelaku usaha ultra mikro di Pasar Ikan Lamongan. Hal ini, rutin dilakukannya sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan bantalan ekonomi kepada masyarakat.
Usai menyerahkan bantuan zakat produktif sekaligus operasi pasar murah, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.
”Itulah kenapa, saya kemudian turun sambil memastikan bahwa program ini sudah bisa berjalan. Program ini sudah sampai ke penerima,” imbuh Khofifah.
Bersama program perlindungan sosial tersebut, Pemkab Lamongan juga hadir untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, pelatihan keterampilan, bantuan alat serta bedah rumah bagi warga kurang mampu. “Membersamai kegiatan Pemprov, Pemkab Lamongan juga ada empat program yang dilakukan untuk masyarakat salah satunya untuk nelayan. Kita akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 nelayan, mengadakan pelatihan dan memberikan bantuan alat, kemudian juga ada beberapa kegiatan lain termasuk bedah rumah bagi masyarakat rentan,” papar Bupati Yuhronur. (zen/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas