Pemerintahan
HUT Ke-50 KORPRI, Wali Kota Surabaya Ajak ASN Pemkot Semakin Solutif dengan Masyarakat

Memontum Surabaya – Jajaran di lingkup Pemkot Surabaya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), melalui virtual di balai kota Surabaya, Senin (29/11/2021).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan tentang harapannya kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Surabaya, agar semakin profesional dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Saya berharap di ulang tahun yang ke tahun 50 ini, KORPRI semakin profesional, semakin amanah dan semakin dekat dengan masyarakatnya,” kata Eri usai mengikuti puncak peringatan HUT ke-50 KORPRI.
Selain itu, menurutnya, di usia yang sudah memasuki setengah abad ini, tentu anggota KORPRI semakin matang dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga bisa semakin solutif, semakin cepat memberikan sebuah penyelesaian masalah. Sehingga, tidak ada lagi di Surabaya ini mulai tingkat kelurahan hingga OPD dinas, tidak ada lagi yang tidak bisa terselesaikan, semua harus tersolusikan,” terangnya.
Lebih lanjut Eri juga menyadari, bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi digital juga menjadi faktor penting untuk mendukung kecepatan pelayanan publik. Utamanya, dalam meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga :
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
“Salah satunya untuk meningkatkan transparan, solutif, itu semuanya melalui digital. Karena, mau tidak mau, hari ini yang namanya digital sudah menjadi keniscayaan yang harus sudah diambil,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, bahwa teknologi sekarang bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memangkas birokrasi agar lebih transparan.
Dengan begitu, maka diharapkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat semakin meningkat. “Teknologi bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memotong rantai birokrasi untuk semakin transparan,” jelasnya.
Ditambahkannya, dari situlah bisa melihat siapa yang solutif dan siapa yang cepat dalam memberikan sebuah penyelesaian dalam masalah. (ade/sit)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















