Pendidikan
Memasuki Tahun Ajaran Baru di Surabaya, Wali Murid Tidak Wajib Beli Seragam
![](https://surabaya.memontum.com/wp-content/uploads/sites/49/2021/08/02-Memasuki-Tahun-Ajaran-Baru-di-Surabaya.jpeg)
Memontum Surabaya– Memasuki Tahun Ajaran Baru 2021/2022 Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mengingatkan kepada wali murid bahwa tidak ada kewajiban untuk membeli seragam baru bagi anaknya.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga:
Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo, mengatakan bahwa memasuki ajaran baru wali murid tidak berkewajiban membelikan baju baru untuk anaknya.
“Jadi wali murid tidak ada kewajiban atau keharusan beli baju baru. Kalau dia dari SD naik ke SMP bisa pakai baju sebelumnya, tinggal atributnya dicopot, diganti,” kata Supomo, Jumat (27/08).
Kata Supomo, bahwa ini juga tidak mempermasalahkan jika wali murid ingin membelikan seragam baru untuk anak mereka.
“Wali murid kalau dia membutuhkan seragam dia boleh beli di mana-mana. Kalau mau beli di koperasi sekolah juga dipersilahkan. Tapi tidak ada kewajiban, atau keharusan beli baju baru,” ujarnya.
Lanjut Supomo menjelaskan, ada pemahaman diantara wali murid ketika memasuki tahun ajaran baru, maka ada kewajiban untuk membeli seragam baru. Padahal, pihaknya tidak pernah mewajibkan hal tersebut.
“Seolah-olah ketika tahun ajaran baru ini mereka harus beli baju. Tidak ada keharusan. Ini kan ada pemahaman dari wali murid yang membuat seperti itu tadi. Jadi tidak ada kewajiban, atau keharusan beli baju baru,” tegasnya.
Lebih lanjut lagi ia juga mengatakan, bahwa sepantasnya peserta didik atau pelajar itu memang harus memakai atribut sekolah ketika mengikuti pembelajaran. Ataupun pembelajaran itu masih dilakukan melalui daring atau virtual. “Pada waktu dia (peserta didik) sekolah, itu ya pakai baju sekolah. Nanti kalau tidak pakai baju sekolah, seperti sedang tidak sekolah,” jelasnya. (ade/ed2)
![](https://surabaya.memontum.com/wp-content/uploads/sites/49/2019/09/logo-MEMONTUM-300.png.png)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan4 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan4 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan4 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas