Pemerintahan

Pemprov Jatim Dorong Penguatan Halal Value Chain melalui Transformasi Digital

Diterbitkan

3 tahun

27 September 2021

Oleh

Memontum Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan Halal Value Chain (HVC) melalui transformasi digital, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Pulau Jawa, memiliki peran esensial dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir saja, kata dia, posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global terus meningkat dan masuk dalam Top 10 seluruh sektor industri halal.

“Selain penguatan Halal Value Chain, kami juga terus mendorong adanya penguatan pembiayaan ekonomi syariah, penguatan dan pemberdayaan UMKM syariah dan ekonomi pesantren, penguatan halal lifestyle, serta optimalisasi Islamic Social Finance dan fintech syariah,” ungkap Khofifah saat menghadiri pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa Tahun 2021 di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Senin (27/09/2021).

baca juga

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal tersebut upaya untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, Khofifah mengatakan, dalam mengembangkan Halal Value Chain ini, Pemprov Jatim terus mendukung penguatan industri halal. Di mana, pembangunan ekosistem industri halal saat ini sudah dimulai, yakni melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe and Lock di Sidoarjo.

Sampai saat ini, tambahnya, telah terjual 21 unit dari target pembangunan 32 unit. Tahun 2022 akan dibangun 38 unit. KIH safe and lock telah berhasil menarik animo investasi dari Amin Bio Group dari Tiongkok dalam membangun kemitraan pabrik gelatin halal di Sidoarjo, sebagai bentuk penguatan branding produk halal.

“Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat local halal value chain dengan program kemitraan menggandeng para pelaku UMKM syariah lokal sebagai pemasok bahan baku, sekaligus menarik gravitasi ekonomi syariah dunia ke Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga terus mendorong optimalisasi pengembangan industri halal produk pangan melalui sertifikasi halal bagi produk UMKM, salah satunya industri makanan dan minuman halal.

“Apalagi, industri makanan dan minuman halal di Indonesia saat ini tumbuh cukup pesat,” tuturnya.

Lanjut khofifah menerangkan, sertifikasi halal ini juga dilakukan untuk Juleha (Juru Sembelih Halal) dari level RPH (Rumah Potong Hewan) sampai pasar tradisional, sesuai dengan peran Jatim sebagai lumbung pangan nasional.

“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (209 juta jiwa) serta konsumsi produk halal terbesar di dunia, namun kontribusi ekspor Indonesia untuk produk halal global masih terbatas,” ujarnya.

Sehingga, hal ini disebabkan masih belum meluasnya program sertifikasi produk halal dan belum terpenuhinya standar global serta belum terintegrasinya pengembangan industri halal di Indonesia.

Sementara itu, Khofifah menambahkan, bahwa potensi besar industri halal di dunia. Produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia, halal juga sudah menjadi gaya hidup global.

“Bahkan, produk halal sudah ada di dalam persetujuan World Trade Organization (WTO). Selain itu, potensi kebutuhan terhadap produk halal diperkirakan akan mencapai 62 persen di Asia Pasific tahun 2030,” jelasnya

Untuk itu, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, Khofifah mengatakan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi pesantren. “Salah satunya melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren One Pesantren One Product (OPOP),” jelasnya. (ade/sit)