Silpa APBD Surabaya Capai Rp 1.2 Triliun, Dewan Tengarai Banyak Kegagalan Program

Memontum Surabaya – Tingginya Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) pada periode tahun 2018 menjadi sorotan di kalangan dewan. Pasalnya, Silpa APBD Surabaya itu mencapai Rp 1,2 triliun dan pembelanjaan alat lebih besar dari belanja modal. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah mengatakan besaran Silpa yang tinggi itu, belanja modal jauh lebih tinggi dibanding dengan belanja alat. Karena belanja modal tersebut untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Surabaya.

“Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya 2018 menunjukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 mencapai Rp 1,2 triliun. Tingginya Silpa itu, dewan meminta anggaran silpa di APBD Surabaya 2018 supaya diprioritaskan untuk program penanganan pengangguran di Surabaya yang masih sangat tinggi,” jelas Laila, Rabu (8/1/2020).

Namun, lanjut Laila, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini akan menggunakan Silpa untuk pembebasan lahan dan penambahaan ruang kelas SMPN

“Angka Silpa Pemkot Surabaya setiap tahunnya selalu di angka Rp 1 triliun dan selalu mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Kalangan dewan khawatir, dengan tingginya angka Silpa dikarenakan ada kegagalan program. Sehingga serapan belanja yang dilakukan itu tidak maksimal. Untuk itu, pihaknya selalu mempertanyakan penyebab tingginya Silpa setiap tahunnya. Namun, Pemkot selalu menegaskan dikarenakan adanya efisiensi, beber dia.

“Silpa Pemkot Surabaya tahun 2016 sebesar Rp 1 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 1,1 trilun rupiah dan tahun 2018 Rp 1,2 triliun. Jangan sampai Silpa tahun 2019 juga akan lebih tinggi dari Silpa tahun terdahulu, tegas Bendahara DPC PKB Surabaya ini,” urainya.

Dewan meminta tingginya Silpa ini di APBD Surabaya 2018 bisa dialokasikan untuk pengurangan angka pengangguran. Karena dirasa angka pengangguran di Surabaya masih sangat tinggi angka TPG (tingkat pengangguran terbuka) di Surabaya pada 2017 mencapai 5,98 persen di 2018 naik menjadi 6,12 persen.

Oleh karenanya, Laila meminta agar program kerja eksekutif perlu dievaluasi. Sehingga serapan anggaran belanja tepat sasaran dan maksimal.

“Kalau serapan anggaran belanja tepat sasaran, maka Silpa tahun 2019 pasti lebih rendah. Karena serapan atas program Pemkot itu pasti maksimal,” pungkasnya. (est/yan)