Kota Malang
Kadinkes Provinsi Jatim sebut Dua Klaster Dominasi Omicorn di Jatim

Memontum Malang – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 108 kasus Covid-19 Varian Omicron. Sementara dari sejumlah kasus, ada dua klaster yang mendominasi temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Jawa Timur.
“Omicron di Jatim ini didominasi dua klaster yang paling menonjol. Yaitu klaster sekolah dan keluarga,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono, Minggu (06/02/2022).
Dirinya juga mengatakan, penyebaran varian omicron di Jatim tidak lagi berasal dari transmisi luar negeri atau kedatangan Pekerja Migran Indonesia. “Kalau dahulu itu, penyebaran dari perjalanan luar negeri. Tetapi sekarang, memang lebih banyak dari transmisi lokal,” imbuhnya.
Dokter Erwin juga mengatakan, bahwa reagen untuk pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) di Jawa Timur sangatlah terbatas. “Saat ini kami (Dinkes Provinsi Jawa Timur) hanya mempunyai data 4 Januari, 22 Januari, dan 28 Januari. Selanjutnya kami masih menunggu reagen dari pusat lagi,” imbuhnya.
Baca juga :
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat. “Rencana kebijakannya, apapun hasil PCR nya dianggap saja Omicron, sehingga berikan tata laksana terbaik. Sebab, hampir 90 persen yang ketemu hasilnya Omicorn,” tambahnya.
Karena bahan pemeriksaan WGS ketersediaannya kian terbatas. Maka, pemeriksaan WGS nantinya akan dibatasi. “Jadi, hanya untuk yang kritis, berat atau untuk yang meninggal, atau untuk klaster. Itu yang nanti diprioritaskan pemeriksaan WGS, jadi tidak semua diperiksakan WGS,” terang Erwin.
Terkait kebijakan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) di kampus, Erwin mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rektorat masing-masing. “Kebijakan perguruan tingginya masing-masing. Kita lebih banyak memegang peranan menata SMA dan SMK. Sedangkan, perguruan tinggi mengikuti petunjuk dari masing-masing rektor,” terangnya. (cw1/sit)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















