Kota Malang
Kadinkes Provinsi Jatim sebut Dua Klaster Dominasi Omicorn di Jatim
Memontum Malang – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 108 kasus Covid-19 Varian Omicron. Sementara dari sejumlah kasus, ada dua klaster yang mendominasi temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Jawa Timur.
“Omicron di Jatim ini didominasi dua klaster yang paling menonjol. Yaitu klaster sekolah dan keluarga,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono, Minggu (06/02/2022).
Dirinya juga mengatakan, penyebaran varian omicron di Jatim tidak lagi berasal dari transmisi luar negeri atau kedatangan Pekerja Migran Indonesia. “Kalau dahulu itu, penyebaran dari perjalanan luar negeri. Tetapi sekarang, memang lebih banyak dari transmisi lokal,” imbuhnya.
Dokter Erwin juga mengatakan, bahwa reagen untuk pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) di Jawa Timur sangatlah terbatas. “Saat ini kami (Dinkes Provinsi Jawa Timur) hanya mempunyai data 4 Januari, 22 Januari, dan 28 Januari. Selanjutnya kami masih menunggu reagen dari pusat lagi,” imbuhnya.
Baca juga :
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
- Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
- Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
- Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
- Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri
Dirinya juga menjelaskan, bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari pusat. “Rencana kebijakannya, apapun hasil PCR nya dianggap saja Omicron, sehingga berikan tata laksana terbaik. Sebab, hampir 90 persen yang ketemu hasilnya Omicorn,” tambahnya.
Karena bahan pemeriksaan WGS ketersediaannya kian terbatas. Maka, pemeriksaan WGS nantinya akan dibatasi. “Jadi, hanya untuk yang kritis, berat atau untuk yang meninggal, atau untuk klaster. Itu yang nanti diprioritaskan pemeriksaan WGS, jadi tidak semua diperiksakan WGS,” terang Erwin.
Terkait kebijakan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) di kampus, Erwin mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rektorat masing-masing. “Kebijakan perguruan tingginya masing-masing. Kita lebih banyak memegang peranan menata SMA dan SMK. Sedangkan, perguruan tinggi mengikuti petunjuk dari masing-masing rektor,” terangnya. (cw1/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas