Kota Malang
Gubernur Jatim Rencanakan Vaksinasi Ternak sebagai Tindak Lanjut Pengendalian PMK

Memontum Kota Malang – Untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini kian merebak, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, membagikan tujuh upaya untuk mengendalikan kasus PMK. Hal itu dilakukan, dengan langkah-langkah preventif, promotif bahkan rehabilitatif.
Salah satu dari tujuh upaya itu, yakni mengenai vaksinasi pada hewan ternak. Tentunya, hal itu sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus terhadap hewan ternak yang terserang kasus PMK.
“Vaksin PMK tahap I baru akan datang pada minggu ke 2 Juni dan untuk tahap II, akan diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma). Itu, diperkirakan akhir Agustus,” jelas Gubernur Khofifah, Senin (30/05/2022) tadi.
Dikatakannya, bahwa perlu dilakukan bersama-sama untuk proteksi ini. Selain itu, juga pentingnya panduan untuk mengatasi PMK, agar manusia yang mengonsumsi daging ternak tetap sehat dan aman.
Baca juga:
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
“Meskipun virus ini bukan sembuh karena obat, tetapi paling tidak disuntik vitamin atau antibiotik, agar hewan ternak bisa lebih sehat dan meningkatkan kekebalan pada hewan,” lanjutnya.
Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr drh Nuryani Zainuddin, mengatakan bahwa vaksin itu harus sesuai serotype. “Dalam penyediaan vaksin itu sesuai rekomendasi komisi obat hewan. Itu harus sesuai serotype, dimana variasi virus atau bakteri diantara sel-sel kekebalan pada tubuh hewan ternak yang berbeda,” ungkapnya.
Selain menyediakan vaksinasi, upaya yang akan dilakukan lainnya, yaitu akan ada pelatihan terhadap tenaga kesehatan (nakes) hewan, tenaga inseminator, pejabat otovet, dan juga peternak. Tidak hanya itu, perlunya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah.
“Isolasi ternak sakit bebasis kandang ini perlu adanya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah, ini perlu adanya bantuan aparat,” katanya. (cw2/sit)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















