Kota Malang
Gubernur Jatim Rencanakan Vaksinasi Ternak sebagai Tindak Lanjut Pengendalian PMK
Memontum Kota Malang – Untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini kian merebak, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, membagikan tujuh upaya untuk mengendalikan kasus PMK. Hal itu dilakukan, dengan langkah-langkah preventif, promotif bahkan rehabilitatif.
Salah satu dari tujuh upaya itu, yakni mengenai vaksinasi pada hewan ternak. Tentunya, hal itu sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus terhadap hewan ternak yang terserang kasus PMK.
“Vaksin PMK tahap I baru akan datang pada minggu ke 2 Juni dan untuk tahap II, akan diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma). Itu, diperkirakan akhir Agustus,” jelas Gubernur Khofifah, Senin (30/05/2022) tadi.
Dikatakannya, bahwa perlu dilakukan bersama-sama untuk proteksi ini. Selain itu, juga pentingnya panduan untuk mengatasi PMK, agar manusia yang mengonsumsi daging ternak tetap sehat dan aman.
Baca juga:
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
- Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
- Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
- Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
- Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri
“Meskipun virus ini bukan sembuh karena obat, tetapi paling tidak disuntik vitamin atau antibiotik, agar hewan ternak bisa lebih sehat dan meningkatkan kekebalan pada hewan,” lanjutnya.
Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr drh Nuryani Zainuddin, mengatakan bahwa vaksin itu harus sesuai serotype. “Dalam penyediaan vaksin itu sesuai rekomendasi komisi obat hewan. Itu harus sesuai serotype, dimana variasi virus atau bakteri diantara sel-sel kekebalan pada tubuh hewan ternak yang berbeda,” ungkapnya.
Selain menyediakan vaksinasi, upaya yang akan dilakukan lainnya, yaitu akan ada pelatihan terhadap tenaga kesehatan (nakes) hewan, tenaga inseminator, pejabat otovet, dan juga peternak. Tidak hanya itu, perlunya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah.
“Isolasi ternak sakit bebasis kandang ini perlu adanya pendampingan peternak untuk tidak menjual sapi dengan harga murah, ini perlu adanya bantuan aparat,” katanya. (cw2/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas