Politik
Tinjau Bidang Kepelabuhan dan Akses Jalan, Komisi D Provinsi Jatim Jujug Situbondo

Memontum Situbondo – Dalam rangka monitoring serap aspirasi pengembangan bidang kepelabuhan serta akses jalan menuju Pelabuhan Jangkar, Komisi D DPRD Provinsi Jatim, melakukan kunjungan kerja (Kerja) ke Kabupaten Situbondo, Jumat (16/09/2022) sore. Kunker yang salah satunya dikonsentrasikan di Pendopo Aryo Situbondo, ditemui langsung Bupati Situbondo, Karna Suswandi.
Dalam sambutannya, Bupati Karna mengatakan bahwa momen ini adalah sebagai evaluasi tindak lanjut dari Dishub Provinsi Jatim, dalam melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti surat dari bupati, yang telah menyerahkan proses pengerjaan Dermaga I di Pelabuhan Jangkar kepada Provinsi Jatim. Termasuk, tindak lanjut dari penyerahan aset jalannya, yaitu mulai dari pertigaan sampai ke Pelabuhan Jangkar.
“Kita berharap, dengan kunjungan dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim, ini akan ada tindak lanjut. Sehingga, proses pembangunan pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar, sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Kita juga menyerahkan, Jalan Lingkar Utara ke Pemprov Jatim, agar pembangunannya segera terealisasi. Karena kalau hanya mengandalkan DAK yang nilainya tidak seberapa, maka akhirnya percepatan pembangunan bisa terhambat,” kata Bung Karna-sapaannya.
Baca juga :
- Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
- Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
- Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas
- Perkuat Kebersamaan hingga Kebaikan, Better Youth Gelar Guyub Bareng Baik Bareng
- Kepala Basarnas Tinjau Kesiapsiagaan SAR Lebaran 2026 di Surabaya
Terkait rute Pelabuhan Jangkar ke Pelabuhan Lembar dan Kupang, tambah Bupati Karna, diharapkan akan mampu meningkatkan investasi di berbagai bidang. “Saya yakin, dengan segera terealisasinya ini, maka akan menjadi awal tumbuh berkembangnya pertumbuhan investasi ekonomi masyarakat,” lanjut Bupati Situbondo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, M Ashari, mengatakan bahwa kunjungan kerjanya di Kabupaten Situbondo, karena ada beberapa usulan. Diantaranya, adalah akses jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar dan Jalan Lingkar Utara (JLU) milik kabupaten, yang dialihkan menjadi status jalan provinsi. Tentunya, ini ada persyaratan yang harus dilengkapi, seperti lebar jalan mencapai 6 meter dan total luas jalan 15 meter.
“Untuk pembebasan lahannya, perlu disupport oleh pemerintah daerah karena di sana masih ada warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah,” ujarnya. (her/gie)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















