Politik
Tinjau Bidang Kepelabuhan dan Akses Jalan, Komisi D Provinsi Jatim Jujug Situbondo
Memontum Situbondo – Dalam rangka monitoring serap aspirasi pengembangan bidang kepelabuhan serta akses jalan menuju Pelabuhan Jangkar, Komisi D DPRD Provinsi Jatim, melakukan kunjungan kerja (Kerja) ke Kabupaten Situbondo, Jumat (16/09/2022) sore. Kunker yang salah satunya dikonsentrasikan di Pendopo Aryo Situbondo, ditemui langsung Bupati Situbondo, Karna Suswandi.
Dalam sambutannya, Bupati Karna mengatakan bahwa momen ini adalah sebagai evaluasi tindak lanjut dari Dishub Provinsi Jatim, dalam melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti surat dari bupati, yang telah menyerahkan proses pengerjaan Dermaga I di Pelabuhan Jangkar kepada Provinsi Jatim. Termasuk, tindak lanjut dari penyerahan aset jalannya, yaitu mulai dari pertigaan sampai ke Pelabuhan Jangkar.
“Kita berharap, dengan kunjungan dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim, ini akan ada tindak lanjut. Sehingga, proses pembangunan pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar, sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Kita juga menyerahkan, Jalan Lingkar Utara ke Pemprov Jatim, agar pembangunannya segera terealisasi. Karena kalau hanya mengandalkan DAK yang nilainya tidak seberapa, maka akhirnya percepatan pembangunan bisa terhambat,” kata Bung Karna-sapaannya.
Baca juga :
- Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
- HUT 79 Provinsi Jatim, Pj Gubernur Sematkan 10 Lencana Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya
- Belum Genap Sepekan Beroperasi, Bus Trans Jatim Koridor V Surabaya-Bangkalan Dilempar Batu
- Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Jabatan 8 Pj dan 13 Pjs Bupati dan Wali Kota
- Long Weekend, Kebun Binatang Surabaya Diserbu Pengunjung
Terkait rute Pelabuhan Jangkar ke Pelabuhan Lembar dan Kupang, tambah Bupati Karna, diharapkan akan mampu meningkatkan investasi di berbagai bidang. “Saya yakin, dengan segera terealisasinya ini, maka akan menjadi awal tumbuh berkembangnya pertumbuhan investasi ekonomi masyarakat,” lanjut Bupati Situbondo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, M Ashari, mengatakan bahwa kunjungan kerjanya di Kabupaten Situbondo, karena ada beberapa usulan. Diantaranya, adalah akses jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar dan Jalan Lingkar Utara (JLU) milik kabupaten, yang dialihkan menjadi status jalan provinsi. Tentunya, ini ada persyaratan yang harus dilengkapi, seperti lebar jalan mencapai 6 meter dan total luas jalan 15 meter.
“Untuk pembebasan lahannya, perlu disupport oleh pemerintah daerah karena di sana masih ada warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah,” ujarnya. (her/gie)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan4 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan4 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas