Kabupaten Malang
Gubernur Jatim Salurkan Bansos Kemiskinan Ekstrem dan PKH Plus di Kabupaten Malang

Memontum Malang – Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa, melakukan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Kemiskinan Ekstrem dan PKH Plus di Kantor Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Selasa (27/06/2023) siang. Turut mendampingi dalam prosesi itu, Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto.
Penyaluran Bansos bagi masyarakat kategori miskin ekstrim ini, bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sementara penyaluran zakat produktif ini, bersumber dari Baznas Jatim bagi pelaku usaha ultra mikro.
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam setiap era pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat, terdapat beberapa sektor yang mendapat perhatian penuh dari semua pihak. Salah satunya adalah terkait dengan permasalahan sosial, yang juga berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan wujud komitmen dan inovasi dari Pemerintah Pusat, yang telah banyak memberikan manfaat riil bagi masyarakat. “Melihat besarnya manfaat dari bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang tentunya akan senantiasa berkomitmen kuat dan siap untuk mendukung, serta menyukseskan program-program positif seperti ini. Baik yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat,” kata Wabup Malang.
Baca juga :
Masih menurut Wakil Bupati Malang, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengupayakan agar bantuan ini dapat dilaksanakan dengan optimal, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat administrasi. Sehingga, mampu memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan kita semua, mudah-mudahan ke depan Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan baik. Menjadi program unggulan yang efektif dan pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya guna mengentaskan angka kemiskinan ekstrem. Targetnya pada akhir tahun 2023, di Jatim angka kemiskinan ekstrem sudah zero atau tak ada lagi angka kemiskinan ekstrem.
Dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jatim, Gubernur Khofifah mengaku telah menginstruksikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota untuk kembali melakukan penyisiran. “Saya minta maksimalkan Dinsos kabupaten/kota untuk kembali menyisir,” ujar Gubernur Jatim Khofifah.
Melalui beragam upaya yang telah dilakukan, termasuk melakukan penyisiran, Gubernur Khofifah berharap pada akhir tahun 2023 Jatim sudah zero kemiskinan ekstrem. “Kalau katakanlah dari 3 ribu yang kita sisir, ketemunya 929 dan di Kabupaten Malang ketemunya 211. Kalau kita bisa melihat dari yang tadi hadir, rasanya di akhir tahun ini sudah bisa zero,” urai Gubernur Khofifah. (pro/gie)

Pemerintahan6 tahunDana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
Komunikasi Sosial6 tahunSahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
Hukum & Kriminal7 tahunAdvokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
Pemerintahan6 tahunRSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
Pemerintahan9 bulanGubernur Khofifah Kirimkan Bantuan Logistik untuk Masyarakat Pulau Bawean
Pendidikan6 tahunITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
Pemerintahan10 bulanTidak Ingin Bebani Warga dengan Kenaikan Pajak, Pemkot Surabaya Lakukan Pembiayaan Alternatif
Politik9 bulanPDI Perjuangan Jatim Gelar Psikotes untuk 24 Calon DPC dan DPD Jawa Timur

















