Pemerintahan
Dinilai Akuntabel dan Transparan, LKPP Puji Program Pemprov Jatim Belanja Online
Memontum Surabaya – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKKP) memuji program Jatim BEJO (Belanja Online). LKPP menilai, bahwa Pemprov Jatim berhasil menerjemahkan dengan baik proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong peran serta pelaku UMKM.
Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, mengatakan bahwa inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. “Harapan kami, Program Jatim Bejo ini bisa replikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujar Gatot saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo, Selasa (23/11/2021).
Gatot menjelaskan, dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi, transparan, cepat, mudah.
“Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga. Sehingga, mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang atau jasa,” jelasnya.
Baca juga :
- Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
- Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
- Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
- Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
- Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri
Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang atau Jasa Setda Provinsi Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab atau pemkot se-Jatim.
Sementara itu, menanggapi pujian tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan LKPP kepada Pemprov Jawa Timur. Khofifah berharap, pemanfaatan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang atau jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.
Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, bahwa Bejo juga mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Hal ini, sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.
“Insyaallah, dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” terangnya. (ade/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas