2022 Pelajar SMA dan SMK di Surabaya dari MBR Bakal Dapat Beasiswa

Memontum Surabaya – Pelajar SMA atau SMK di Kota Surabaya di tahun 2022, bakal mendapatkan beasiswa dari Pemkot Surabaya. Penerima beasiswa nantinya, diperuntukkan bagi pelajar yang masuk dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, mengatakan bahwa jumlah pelajar yang diproyeksikan menerima beasiswa itu diperkirakan hampir mencapai 14 ribu siswa MBR. “Jika kemudian data-data di lapangan ada yang masih memenuhi kriteria, ya sangat dimungkingkan jumlah itu bertambah,” kata Reni, Jumat (08/10/2021).

Baca juga:

Karenanya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya, itu mendorong jajaran di tingkat kelurahan untuk melakukan pengecekan data siswa SMA atau SMK melalui Rt atau Rw masing-masing. Sehingga, ketika ada temuan pelajar MBR yang belum terdaftar, maka pihak kelurahan bisa langsung mengakomodirnya untuk disampaikan kepada Pemkot Surabaya.

“Kita juga mendorong Pemkot Surabaya untuk memastikan kembali agar data penerima beasiswa tidak kesingsal (terselip),” jelasnya.

Lebih lanjut Reni mengungkapkan, pemberian beasiswa bagi pelajar MBR di tingkat SMA atau SMK, ini akan terlaksana di tahun 2022 mendatang. Anggaran yang disiapkan, saat ini sudah disepakati di dalam KUA PPAS APBD 2022, nilainya mencapai Rp 47,7 miliar.

“Nah, ini kan sudah disepakati di dalam kebijakan umum anggaran yang selanjutnya akan dibahas dalam proses pembahasan APBD di tingkat komisi,” tegasnya. 

Sementara itu, dirinya menegaskan bahwa anggaran tersebut akan diparipurnakan pada tanggal 10 November atau saat peringatan Hari Pahlawan. “Setelah ini disepakati pada paripurna di dalam kebijakan umum anggaran 2022, kita juga mendorong Pemkot untuk memastikan kembali jumlah penerima beasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya berharap, dengan adanya beasiswa ini, maka bisa menjadi senjata untuk mencegah adanya anak-anak putus sekolah karena faktor biaya. “Semangat dalam rangka hadir dalam membantu kesulitan warga Surabaya.

Jadi, karena SMA atau SMK ini kewenangan pengelolaannya ada di provinsi, maka bantuan pendidikan ini melakukan pendekatan personal kepada warga Surabaya,” terangnya. (ade/sit)