Gubernur Jatim bersama Kepala Daerah Ikuti Silaturahim Pesantren Peserta EKO-TREN OPOP di Kota Malang

Memontum Kota Malang – Program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren (Ponpes), yakni One Pesantren One Produk (OPOP) tahun 2023, terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Hal itu, bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada para santri dan menjadikan pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat sekitar.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop UKM) Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah, pada gelaran silaturahim pesantren peserta Ekonomi Masyarakat berbasis Pesantren (EKO-TREN) OPOP Tahun 2023, di salah satu hotel Kota Malang, Jumat (17/03/2023) sore. “Dengan adanya program OPOP ini, maka masing-masing pesantren setidaknya memiliki satu produk unggulan. Meskipun dalam realisasinya, mereka rata-rata lebih dari satu. Sehingga, melalui program tersebut nantinya para santri yang mengelola usaha mendapatkan upah,” kata Andromeda.

Kemudian, ditambahkan jika OPOP tersebut terdiri dari tiga pilar, yakni santri preneur, pesantren preneur dan sosio preneur. Pihaknya juga menargetkan, jika dari ketiga pilar tersebut di tahun 2024, bisa menggandeng 1000 Ponpes di Jawa Timur.

Baca juga :

• Tingkatkan Layanan Masyarakat, Diskominfo Jatim Jalin Kerja Sama dengan DP3AK
• Hadirkan Senja Utara Festival 2024, Pemkot Surabaya Suguhkan Musik Jazz Berkonsep Tepi Pantai Kenjeran
• Gelorakan Semangat Pejuang, Pemkot Surabaya Gelar Parade Juang 2024
• Lepas Khafilah MTQ Jatim, Pj Gubernur Adhy Motivasi Peserta Bisa Juara Umum
• Pj Gubernur Adhy Lakukan Penyerahan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Wali Kota Kediri

“Targetnya itu sampai tahun 2024 ada 1000 pondok pesantren. Tetapi alhamdulillah, di tahun ini sudah tercapai. Kemudian untuk sociopreneur itu sudah melebihi dari target,” lanjutnya.

Saat disinggung daya ungkit perekonomian di wilayah Jatim, pihaknya mengatakan, jika sekarang sangat luar biasa. Sehingga, melalui kegiatan tersebut nantinya Pemprov akan memberikan sertifikasi legalitas, sertifikat halal, desain produk, kualitas produk, kemudian peningkatan kualitas Sumber Data Manusia (SDM). Termasuk, digitalisasi dan penyusunan laporan keuangan.

“Dengan adanya OPOP ini, nantinya mereka (pesantren) bisa menggratiskan biaya santri. Jadi yang mondok sebagian besar mulai gratis, artinya mereka sudah bisa mengembangkan usahanya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, perwakilan Wali Kota dan Bupati Jatim serta jajaran Pemerintahan di lingkungan Provinsi Jatim. (rsy/sit)