Pemerintahan
Surabaya Covid-19: DPRD Desak Pemkot Buka Peta Penyebaran
Memontum Surabaya – DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka data masyarakat orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) akibat virus corona atau Covid-19.
Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa waspada sehingga menghindari zona-zona yang berpotensi bahaya untuk dilalui. Apalagi, saat ini jumlah positif Covid-19 di Kota Pahlawan ini sudah mencapai 29 orang.
“Hal ini untuk membedakan mana saja daerah yang masih bisa dikunjungi dan harus dihindari. Ini untuk keselamatan warga Surabaya dan untuk mengamanakan kepentingan yang lebih besar,” ujar anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3/2020).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, lanjut Ibnu Shobir, sudah menyampaikan bahwa Surabaya masuk zona merah. Itu artinya peringatan bagi pemerintah kota sekaligus seluruh warga untuk lebih efektif lagi melakukan pencegahan corona supaya tidak masif.
Selain itu, masyarakat diminta menerapkan social distancing atau jaga jarak saat berkomunikasi.
Social distancing, tambah Ibnu Shobir, juga harus diikuti dengan langkah-langkah konkret melalui imbauan yang terus-menerus kepada masyarakat supaya mematuhi jarak aman ketika berkomunikasi. Menghindari kerumunan juga harus lebih diperkuat.
“Kalau perlu ada semacam imbauan yang langsung turun ke masyarakat. Petugas disiapkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Ibnu, Pemkot Surabaya perlu membuka data mana saja yang menjadi titik rawan corona sehingga harus dihindari. “Saya kira data perlu dibuka, tetapi bukan dalam konteks menimbulkan kepanikan. Masyarakat berhak tahu kalau di lingkunganya itu ada penderita sehingga harus dihindari. Ini memang kondisinya darurat sehingga semua orang harus well inform,” tandasnya.
Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfud menilai, data memang perlu diungkap untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. “Ibu Wali Kota dan pemkot harus menerima semua masukan ini untuk kebaikan warga surabaya,” ucapnya.
Yang kedua, lanjut Mahfud, sampai detik ini pihaknya tidak mengetahui sebaran virus itu sampai mana saja. “Kami ini, anggota dewan saja, nggak tahu, apalagi masyarakat,” ujarnya.
Jika pihaknya mengetahui sebaran virus itu, mungkin bisa membantu untuk melokalisasi. “Artinya kita bahu-membahu, gotong royong. Ayolah kita ‘lepas baju’ masing-masing. Jangan terus ngomong zona merah, kita bercanda. Ini bukan waktunya bercanda karena menyangkut nyawa manusia,” pungkasnya. (Ace/yan)
- Pemerintahan4 tahun
Dana Hibah Rp 2,9 Triliun 11 OPD Provinsi Jatim Diduga Fiktif
- Hukum & Kriminal5 tahun
Advokad Sa’i Rangkuti Blokir Sertifikat Budi Hartono Sidarta, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
RSUD dr Soetomo Dikabarkan Overload, DPRD: Pemkot Surabaya Sebaiknya Optimalkan Puskesmas
- Pendidikan5 tahun
ITS dan Unair Bekerjasama Pembuatan Robot RAISA
- Komunikasi Sosial5 tahun
Sahabat Pena Out Bond Bersama Anak Yatim Yayasan Al Ashar
- Pemerintahan5 tahun
Jelang PSBB, Pemkot Surabaya Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar Keputran Utara
- Hukum & Kriminal5 tahun
Sa’i Rangkuti Assosiates All Out Dampingi Vivi Damayanti, Sengketa Tanah Jalan Raya Babatan VI Unesa Lidah Wetan
- Pemerintahan5 tahun
Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Bermasalah, Khofifah Terjunkan Tim Inspektur Tambang dan Tim Pengawas