DPRD Surabaya Dorong Pemkot Lakukan Evaluasi Penanganan Covid-19

Memontum Surabaya – DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan penanganan Covid-19 yang bisa dievaluasi secara real time oleh kepala daerah dan semua stakeholder yang terkait. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengatakan base data tersebut sangatlah besar artinya untuk menjadi bimbingan pencegahan penyebarannya.

“Detail pola atau road map yang ditentukan dalam kebijakan sudah seharusnya bisa diakses secara mudah dan cepat oleh dewan. Karena dewan memiliki tanggung jawab moral pada rakyat dan juga kewajiban yuridis dalam back up anggaran,” ujarnya, Selasa (14/4/2020).

Teknis penanganan yang terpadu dan terintegrasi harus terbangun secara sistematis. Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi menjadi barometer penanganan yang lebih baik dan benar,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait rumah sakit rujukan untuk kasus Covid-19 di RS Soewandhi dan RS BDH, kata Laila memiliki kapasitas yang belum memadai untuk rasio pergerakan kecepatan endemi COVID-19 di Surabaya. Menurutnya dinas kurang aktif melakukan interaksi positif di level pemangku kebijakan yang menjadi rujukan.

Sedangkan refocusing anggaran yang sudah disampaikan walikota pada saat teleconference dengan DPRD Kota Surabaya sebesar Rp 196 miliar, dengan konstruksi Rp 60 miliar untuk sosial dan Rp 36 miliar untuk kesehatan.

“Selain belum jelas data rincian realisasinya dari sisi belanja atau kas, juga peruntukannya yang masih tidak fokus dan tidak terencana dengan baik, kenapa roadmap percepatan penanganan Covid-19 yang dibuat tidak bisa diakses secara jelas oleh dewan atau publik, terutama dalam penanganan kesehatan, terkesan tupoksinya tidak berjalan baik,” jelasnya.

Untuk itu, ada beberapa poin yang disarankan oleh DPRD Kota Surabaya kepada Pemkot Surabaya seperti, mapping pergerakan Covid-19 dengan jelas pergerakannya, zona merah, kuning, hijau, dengan akurasi data yang riil, dan bukan asumsi. Serta dibutuhkan aplikasi sistem yang terintegrasi antar stakeholder.

“Realokasi anggaran tidak bisa global, harus detail, dari basis data mapping di atas dengan kebutuhan logistik, treatment berbeda antar zona, tidak bisa digeneralisir,” katanya.

Selain itu, evaluasi pemberian jaringan pengaman harus bisa ter-update dengan jelas secara rasional dan proporsional pada DPRD dan bisa diakses oleh komisi yang membidangi. Sehingga DPRD bisa ikut mempertanggung jawabkan secara moral pada rakyat.

Ia pun juga menyarankan agar puskesmas-puskesmas induk di setiap Kecamatan menjadi sub pusat pengendali logistik supporting untuk wilayahnya agar ,mulai mendistribusikan masker, cairan desinfektan untuk masyarakat, serta ambulan yang siap 24 jam.

Senada, Wakil Ketua DPRD Surabaya, A Hermas Thony mengatakan, gugus tugas tersebut masih serampangan konsepnya sehingga membingungkan proses penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 tersebut.

“Munculnya partisipasi kemudian munculnya banyak konsep dan sebagainya hal ini akan membingungkan proses untuk penanganan,” katanya.

Dia menyarankan, Pemkot Surabaya harus membentuk Gugus Tugas sampai ke bawah dan itupun harus diberikan SOP yang minimal bisa dibuat pegangan dalam penanganan Covid-19 di wilayah Surabaya. Agar nantinya kinerja tim gugus tugas ini berjalan secara masif sampai tingkat bawah. Mereka yang ada di bawah juga bisa berfungsi maksimal sebagai informan Pemkot Surabaya.

“Nah supaya itu bisa lebih efektif, mendingan dari wali kota melakukan pembentukan anak gugus tugas di tigkat keluarahan-kelurahan. Tugas mereka terbatas karena sarana yang dimiliki juga terbatas,” kata dia.

Ditambahkan, kalau perlu di tiap kelurahan ditunjuk seseorang yang kompeten untuk menjadi informan bagi masyarakat memberikan sosialisasi secara detail. Hal ini agar masyarakat juga paham Covid-19 ini jenis penyakit yang seperti apa dan bahayanya apa dan penularan seperti apa.

“Agar semua memahami kerja Covid-19 ini dan bahayanya bagi manusia. Agar tidak ada tesa antitesa tentang kelaparan lebih bahaya daripada Covid-19,” pungkasnya. (ace/yan)