Politik

Tepat Hari Pahlawan, DPRD dan Pemkot Lakukan Pengesahan APBD Kota Surabaya 2022

Diterbitkan

3 tahun

10 November 2021

Oleh

Memontum Surabaya – Tepat di Hari Pahlawan 10 November 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD Surabaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanjaan Daerah (APBD) tahun 2022.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan, dalam APBD 2022 ini Pemerintah Kota Surabaya akan fokus tiga hal. Yakni, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemulihan Ekonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh keluarga di Surabaya memiliki pemasukan minimal UMR, yakni sebesar Rp 4.200.000.

Baca juga:

“Ada tiga fokus, yakni pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi. Lewat APBD ini, pendapatan per keluarga ditetapkan harus UMR,” kata Eri, usai rapat paripurna penetapan APBD di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (10/11/2021).

Selain itu, Eri berjanji per 2 Januari 2022 mendatang, tiap keluarga sudah mendapatkan pendapatan sebesar UMR. Caranya dengan memastikan jumlah keluarga dan kesempatan kerja mereka.

“Misal ada ibunya, ada bapaknya, ada putranya. Nah itu akan dibantu dalam pekerjaan. RT dan RW harus aktif mendata keluarga di wilayah masing-masing. Kalau semua dibebankan ke Pemerintah Kota atau Dinas Sosial, ya tidak bisa,” tegasnya.

Lebih lanjut Eri menegaskan, untuk fokus pemulihan ekonomi, pihaknya ingin tidak ada lagi pengangguran di Surabaya. Ia juga memastikan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya akan diambil dari warga dengan KTP Surabaya. Dengan demikian, seluruh warga bisa terserap.

“Mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu yang jadi fokus kami. Apalagi sudah 2 tahun pandemi. Jangan sampai pemulihan ekonomi ini nggak dilakoni rek (dilakukan),” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan bahwa pihaknya atau anggota DPRD juga akan bersikap kritis kepada Pemkot Surabaya. Tetapi, Pemkot juga membuka dan menerima terhadap kritik dan masukan dari DPRD.

“Pertama, soal kenaikan honor modin. Dari hasil reses kami, banyak modin yang mengeluhkan honor RT dan RW naik tapi modin tidak. Dan itu sepakati. Kedua pemberian beasiswa bagi SMK dan SMA yang itu menjadi ide DPRD sejak lama,” ujarnya.

Kemudian, soal pemberian seragam bagi siswa SD dan SMP sebanyak 46 ribu hasil temuan pihak DPRD dan Pemkot di lapangan. “Banyak yang menjadi konsen bersama antara walikota dan DPRD, bertemu pada satu titik pembahasan dan kesepakatan bersama di dalam pembahasan APBD ini,”terangnya. (ade/gie)